Wali Kota Saint-Denis, Bally Bagayoko, berdiri di antara polisi anti-huru-hara dan para pelajar yang berunjuk rasa di pinggiran Paris, Prancis, Selasa (6/10/2026). Aksinya yang terekam dan beredar di media sosial itu menjadi sorotan setelah ia meminta polisi menghentikan upaya membubarkan massa muda tersebut.
Bagayoko, politikus dari partai sayap kiri La France Insoumise (LFI), tampak mengenakan setelan jas dan dasi saat menghadapi barisan polisi yang membawa perisai. Ia meminta petugas tidak menyerbu para pelajar, yang menurutnya banyak di antara mereka tidak bersikap agresif.
“Mereka telah memutuskan untuk menyerbu dan benar-benar mengejar para pelajar—yang banyak di antaranya sama sekali tidak menunjukkan perilaku agresif terhadap petugas polisi,” kata Bagayoko dalam wawancara di kantornya, seperti dikutip Reuters.
Aksi wali kota di tengah bentrokan pelajar
Ketegangan tetap meningkat di lokasi demonstrasi. Polisi menembakkan gas air mata ke arah kerumunan, dan gas itu turut mengenai Bagayoko. Sejumlah rekaman yang beredar juga memperlihatkan aparat menggunakan perisai dan pentungan untuk mendorong massa mundur. Laporan NU Online menyebut sebagian demonstran membalas dengan melempar batu dan kerikil.
Bagayoko menyatakan kehadirannya merupakan bentuk tanggung jawab kepada warga. Ia juga menolak anggapan bahwa aksi pelajar digerakkan oleh partainya. Menurut dia, tuduhan tersebut meremehkan suara para pengunjuk rasa muda.
“Siswa-siswa SMA yang turun ke jalan itu bisa saja anak-anak saya sendiri, sudah menjadi tanggung jawab saya untuk mendampingi mereka,” kata Bagayoko.
Wali kota yang merupakan ayah empat anak itu sebelumnya menyampaikan dukungan kepada para siswa. Dalam laporan NU Online, ia juga terlihat memimpin para pelajar menyanyikan lagu kebangsaan Prancis. Ia menyebut protes itu sah dan mengaitkannya dengan ketidakadilan anggaran.
Tuntutan siswa berawal dari kondisi sekolah
Gelombang demonstrasi yang bermula di kawasan pinggiran Paris telah berlangsung lebih dari dua minggu. Saint-Denis menjadi salah satu titik awal aksi pada akhir September. Kota itu memiliki tingkat kemiskinan lebih dari dua kali rata-rata nasional dan dihuni banyak warga kelas pekerja.
Para pelajar menuntut perbaikan fasilitas sekolah serta penambahan tenaga pengajar. Aksi juga dipicu persoalan ruang kelas yang terlalu padat dan tidak higienis, kekurangan guru, serta ketimpangan kesempatan pendidikan.
“Protes bukanlah hal baru di sini. Hal itu terjadi setiap awal tahun ajaran. Janji Republik, khususnya bagi lingkungan kelas pekerja dan juga wilayah pedesaan, tidak dihormati,” ujar Bagayoko.
Ia mendesak pemerintah memprioritaskan investasi di bidang pendidikan dan mengenakan pajak lebih tinggi kepada para miliarder. Perdana Menteri Sébastien Lecornu mengatakan pemerintah akan meninjau tuntutan siswa dan menyampaikan usulan pada akhir Oktober, tetapi belum merinci langkah yang akan diambil.
Protes meluas, korban dan kerusakan dilaporkan
Demonstrasi pelajar berlangsung di tengah ketegangan yang lebih luas antara massa dan aparat. Kelompok hak asasi manusia serta serikat pekerja menuduh polisi menggunakan kekerasan terhadap anak di bawah umur, termasuk dengan tongkat pemukul, gas air mata, dan senjata peluru karet. Pemerintah, di sisi lain, menyebut petugas juga terluka dan melaporkan sekolah dibakar atau dijarah serta guru dan warga sipil menjadi korban serangan.
Angka dampak aksi berbeda dalam laporan yang tersedia. DetikNews menyebut lebih dari 6.000 orang telah ditangkap dan puluhan pelajar terluka sejak protes dimulai. NU Online mengutip laporan pemerintah yang mencatat ratusan siswa dan petugas mengalami luka, serta sejumlah sekolah mengalami kerusakan.
Protes itu berlangsung sekitar enam bulan sebelum pemilihan umum untuk menggantikan Presiden Emmanuel Macron. Besarnya demonstrasi dan benturan di sekolah-sekolah membuat tuntutan pendidikan semakin sulit diabaikan. Namun, langkah pemerintah berikutnya—termasuk pemenuhan tuntutan siswa dan upaya mencegah kekerasan—akan menentukan apakah ketegangan mereda atau berlanjut.
About the Author
