Survei Voxpol Center Research and Consulting mencatat 63,1 persen responden percaya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hasil tersebut dipaparkan di Jakarta pada Kamis, 22 Oktober 2026, dalam survei evaluasi dua tahun kinerja pemerintah, program prioritas, dan isu aktual.
Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan angka kepercayaan itu menunjukkan penilaian publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tergolong kuat. Namun, survei yang sama juga merekam ketidakpuasan, terutama pada sektor ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Rincian jawaban menunjukkan 6,7 persen responden menyatakan sangat percaya dan 56,4 persen percaya. Di sisi lain, 29,3 persen mengaku kurang percaya, sementara 6,4 persen menyatakan sangat tidak percaya.
Angka 63,1 persen merupakan gabungan kelompok yang percaya dan sangat percaya. Sementara itu, kelompok kurang percaya dan sangat tidak percaya berjumlah 35,7 persen. Hasil survei yang dirilis Voxpol ini menggambarkan adanya dukungan mayoritas, sekaligus memperlihatkan bahwa penilaian masyarakat tidak sepenuhnya seragam.
Kepercayaan publik beriringan dengan catatan pada ekonomi
Dalam pemaparan hasil survei melalui kanal YouTube Voxpol Center, Pangi menyebut apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah paling tinggi terkonsentrasi pada sektor pelayanan dasar dan stabilitas nasional. Sektor sosial dan budaya menempati posisi teratas dengan tingkat kepuasan 75,4 persen.
Berikutnya, sektor pertahanan dan keamanan memperoleh kepuasan 71,8 persen, disusul sektor kesehatan sebesar 70,7 persen. Adapun infrastruktur dan layanan dasar mendapatkan penilaian positif dari 59,6 persen responden.
Komposisi tersebut memperlihatkan perbedaan penilaian antarbidang. Tingkat kepuasan pada sektor sosial dan budaya, misalnya, lebih tinggi dibandingkan penilaian terhadap infrastruktur dan layanan dasar. Temuan itu menjadi bagian dari gambaran yang lebih luas tentang cara responden mengevaluasi kinerja pemerintah, bukan hanya ukuran kepercayaan terhadap pemerintahan secara keseluruhan.
Di antara bidang yang dinilai, ekonomi menjadi sektor dengan ketidakpuasan tertinggi. Sebanyak 51,6 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah di bidang tersebut, sedangkan 47,7 persen mengaku puas. Dengan demikian, angka kepercayaan terhadap pemerintahan secara umum perlu dibaca bersama catatan publik pada bidang yang dinilai masih bermasalah.
Nilai tukar dan harga kebutuhan pokok jadi sorotan
Voxpol mencatat sejumlah persoalan yang menjadi indikator ketidakpuasan di sektor ekonomi. Stabilitas nilai tukar rupiah menjadi perhatian 56,4 persen responden. Kondisi ekonomi nasional secara umum berada di angka 55 persen, sementara pengendalian harga kebutuhan pokok disebut oleh 54,1 persen.
Persoalan penciptaan dan penyediaan lapangan kerja baru juga masuk dalam daftar sorotan, dengan angka 54,2 persen. Keempat indikator tersebut menunjukkan bahwa kekhawatiran ekonomi yang tercatat dalam survei mencakup isu makro, kebutuhan sehari-hari, hingga kesempatan kerja.
Data ini memberi konteks penting bagi angka kepercayaan 63,1 persen. Kepercayaan terhadap pemerintahan tidak otomatis berarti seluruh kebijakan atau hasil kerja di setiap sektor dinilai memuaskan. Dalam temuan Voxpol, penilaian positif terlihat pada sejumlah bidang, tetapi evaluasi ekonomi masih memperlihatkan perbandingan yang lebih ketat antara responden yang puas dan tidak puas.
Survei dilakukan pada 3–12 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi. Voxpol menggunakan metode multistage random sampling melalui wawancara tatap muka berbasis aplikasi Android i-Voxpol. Margin of error survei disebut sekitar 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasil survei menjadi potret penilaian publik
Angka-angka tersebut merupakan potret jawaban responden dalam rentang waktu survei, bukan penilaian yang menetap. Perkembangan kondisi ekonomi dan layanan publik menjadi faktor yang patut dicermati dalam membaca perubahan persepsi masyarakat pada masa mendatang.
Bagi pemerintah, temuan ini menunjukkan bahwa dukungan publik berjalan beriringan dengan tuntutan untuk menjawab persoalan yang dirasakan warga. Kinerja di bidang ekonomi, termasuk stabilitas nilai tukar, harga kebutuhan pokok, dan lapangan kerja, akan tetap menjadi salah satu ukuran penting dalam evaluasi publik berikutnya.
About the Author
