Pemerintah meminta perusahaan pemegang izin konsesi dan pelaku usaha di Kalimantan terlibat langsung dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Seruan itu disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurrofiq di tengah kondisi kabut asap yang dinilai semakin mengkhawatirkan, termasuk di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
Dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla pada wilayah KSPEAN di Jakarta Barat, Kamis (15/10/2026), Hanif menyebut tekanan cuaca ekstrem dan asap tebal membuat penanganan kebakaran membutuhkan dukungan lebih luas. Ia menilai perusahaan memiliki kapasitas ekonomi untuk membantu upaya pemerintah, terutama di sekitar wilayah konsesi masing-masing.
Hanif menggambarkan dampak asap di Palangka Raya terasa langsung dalam keseharian warga. Udara pagi disebut terasa sesak ketika pintu rumah dibuka, sementara kondisi biasanya baru mereda pada siang hari.
Hampir 23.000 hektare jadi perhatian di Palangka Raya
Menurut Hanif, terdapat hampir 23.000 hektare areal di Palangka Raya yang perlu mendapat perhatian serius. Luasan tersebut ia sampaikan sebagai gambaran besarnya wilayah yang menjadi perhatian dalam penanganan karhutla di kawasan itu.
Asap dari lahan gambut yang terbakar juga membuat kualitas udara memburuk. Hanif menyinggung pemberitaan mengenai matahari yang tampak kekuningan di Palangka Raya. Fenomena itu, menurutnya, menandakan tingginya emisi atau partikulat di udara dan menunjukkan kondisi yang sangat berbahaya.
“Di Palangka Raya teridentifikasikan kepada kita ada paling tidak hampir 23.000 hektare areal yang sejatinya harus menjadi perhatian serius kita. Kita merasakan betul bagaimana sesaknya setiap kita membuka pintu, kita menghirup udara di pagi hari dan biasanya baru turun pada siang hari,” kata Hanif.
Gambaran tersebut menjadi alasan pemerintah mendorong penanganan bersama, bukan hanya mengandalkan langkah pemerintah. Hanif secara khusus mengetuk kepedulian perusahaan pemegang izin konsesi lahan di Kalimantan agar ikut berkontribusi menghadapi kebakaran dan dampak asap.
Perusahaan konsesi diminta ikut menangani titik api
Hanif mengatakan pelaku usaha mempunyai kapasitas ekonomi lebih besar dibandingkan masyarakat biasa untuk mengerahkan bantuan. Karena itu, menurut dia, dukungan perusahaan dapat memperkuat upaya penanganan di lokasi konsesi dan membantu menghadapi tekanan kebakaran di wilayah sekitarnya.
Ia meminta dunia usaha tidak berhenti pada kepedulian, tetapi mengambil tindakan langsung. Pemerintah, kata Hanif, mengharapkan perusahaan berempati dan berkontribusi dalam penanganan karhutla, terutama saat asap dan kebakaran menimbulkan tekanan serius bagi masyarakat.
“Alangkah baiknya, alangkah sejuknya bilamana kemudian dunia usaha yang memiliki kapasitas lebih secara ekonomi dibandingkan masyarakat biasa, justru berempati, berkontribusi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan,” ujar Faisol.
Seruan itu juga mencakup perlunya konsolidasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan asosiasi pengusaha. Hanif berharap kerja bersama tersebut dapat membantu meminimalkan titik api serta titik asap pekat, khususnya pada lahan gambut di Kalimantan.
Ia menyatakan kesediaannya untuk mendampingi upaya penanganan bersama. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya meminta perusahaan bergerak sendiri, tetapi juga membuka ruang asistensi dalam upaya mengatasi kebakaran di lahan gambut.
Kolaborasi diperlukan untuk menekan dampak asap
Hanif menekankan bahwa kebakaran yang terjadi di luar area perusahaan pun tetap memberi tekanan serius. Karena itu, ia mengajak pelaku usaha untuk tidak membatasi kepedulian pada wilayah konsesi masing-masing, melainkan turut mendukung penanganan yang lebih luas.
“Saya sangat ingin kita kemudian berkenan untuk melakukan tindakan-tindakan langsung. Saya juga bersedia mengasistensi langsung upaya kita bersama-sama dalam penanganan gambut ini,” kata Hanif. Ia berharap kolaborasi pemerintah dan dunia usaha menunjukkan bahwa para pihak tidak tinggal diam ketika karhutla dan asap terus menjadi perhatian.
Besarnya perhatian yang diminta pemerintah mencerminkan bahwa penanganan karhutla tidak cukup dilakukan oleh satu pihak. Bagi perusahaan di Kalimantan, ajakan tersebut berarti dukungan nyata untuk membantu mengurangi titik api dan asap pekat. Pemerintah berharap koordinasi lintas pihak dapat segera mendorong tindakan di lapangan, sementara kondisi udara di wilayah terdampak tetap menjadi perhatian bersama.
About the Author
