Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan secara masif, dengan pengerahan personel dan dukungan operasi udara ditingkatkan. Arahan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman seusai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Dudung mengatakan seluruh unsur diminta terlibat semaksimal mungkin untuk merespons kebakaran yang dinilai sudah mengganggu. Pengerahan TNI, Polri, petugas Dinas Kehutanan, hingga masyarakat perlu dilakukan secara terukur dan segera.
“Bapak Presiden menyampaikan bahwa untuk penanganan karhutla ini harus betul-betul masif,” kata Dudung.
Operasi udara dan personel diperkuat
Pemerintah, menurut Dudung, telah mengoptimalkan operasi udara untuk membantu penanganan karhutla. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyebaran dry ice menggunakan pesawat. Operasi yang sebelumnya memakai pesawat Cassa itu kini diperintahkan menggunakan Hercules.
Di lapangan, arahan Presiden juga mencakup penebalan personel. TNI, Polri, Dinas Kehutanan, dan warga diharapkan bekerja bersama untuk mengendalikan api. Dudung menekankan bahwa pengerahan harus dilakukan dengan cepat, tetapi tetap terukur.
Dukungan dari luar negeri juga mulai dibicarakan. Malaysia akan mengirim tiga pesawat dan 52 personel untuk membantu penanganan karhutla. Dudung menyebut tawaran tersebut telah direspons pemerintah dan teknis bantuannya akan ditindaklanjuti.
Singapura turut menawarkan bantuan. Menurut Dudung, tawaran itu masih akan dikomunikasikan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia menyebut Indonesia memiliki 47 pesawat dan 60 ribu personel untuk penanganan karhutla.
Pencegahan diarahkan sebelum api muncul
Karhutla merupakan kejadian berulang, meski frekuensinya berbeda setiap tahun. Karena itu, Prabowo meminta langkah mitigasi dilakukan sejak awal, bukan baru bergerak setelah kebakaran terjadi.
Dudung menyampaikan bahwa Presiden telah memerintahkan pembangunan embung bagi perusahaan serta sumur bor di dekat titik-titik yang berpotensi terbakar. Upaya lain yang disebutkan mencakup pembuatan irigasi dan tempat penampungan air di lahan.
“Jangan sampai perintah Presiden setelah terbakar baru ada tindakan. Tapi justru sebelum terbakar itu ada tindakan untuk diantisipasi,” ujar Dudung.
Tantangan pemadaman semakin besar ketika api menjalar ke lahan gambut. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bara dapat bertahan di bawah permukaan tanah meski api tidak lagi terlihat. Penggunaan drone thermal dapat membantu mendeteksi titik panas tersembunyi tersebut.
Prediksi BMKG yang disampaikan dalam peninjauan di Kalimantan Tengah juga menunjukkan hujan alami di sejumlah wilayah masih sulit turun hingga November. Kondisi itu membuat pencegahan dan pemantauan perlu terus diperkuat, terutama di kawasan yang rawan terbakar.
Penegakan hukum dan keterlibatan warga
Penanganan karhutla, kata Raja Juli, tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Pemerintah juga perlu menindak pihak-pihak yang menyebabkan kebakaran. Ia menyebut 99 persen kejadian karhutla disebabkan ulah manusia, baik oleh warga yang membakar saat membuka lahan maupun pihak berskala besar.
Kementerian Kehutanan, menurut Raja Juli, telah mencabut dan membekukan izin 26 perusahaan yang dinilai melanggar hingga menyebabkan karhutla. Proses terhadap sekitar lima atau enam perusahaan lain masih berjalan, termasuk perusahaan di Kalimantan Tengah. Dudung juga menyatakan sejumlah korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka dan perkaranya sedang disidik.
Pemerintah turut mendorong pembentukan Masyarakat Peduli Api di tingkat desa. Kelompok beranggotakan sekitar 15 hingga 30 orang itu dapat membantu mengawasi wilayah dan merespons kebakaran sejak dini, dengan dukungan peralatan.
Penguatan operasi, penegakan hukum, serta kesiapsiagaan warga akan menentukan seberapa cepat kebakaran bisa dikendalikan. Arahan pemerintah menempatkan pencegahan sebagai pekerjaan yang harus berlangsung sebelum titik api muncul, terutama ketika kondisi cuaca dan lahan membuat pemadaman semakin sulit.