KPK menetapkan Bima Setiawan, adik sekaligus tenaga ahli Kepala BNPB Suharyanto, sebagai tersangka dugaan korupsi dana siap pakai untuk kebencanaan. Penyidikan ini menyoroti pengadaan barang dan jasa di BNPB pada 2024-2026 yang nilainya sekitar Rp148 miliar dan diduga melibatkan perusahaan terafiliasi dengan Bima.
Bima ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK pada Selasa, 13 Oktober 2026. Dana dari perusahaan-perusahaan tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian saham PT Medela Potentia melalui PT Alfa Veritas Energizer dengan nilai sekitar Rp30,98 miliar.
Pengadaan BNPB dan dugaan konflik kepentingan
Dalam kurun 2024 hingga 2026, pengadaan yang dilakukan BNPB disebut berlangsung melalui penunjukan langsung, bukan tender. Nilai keseluruhannya mencapai sekitar Rp148 miliar. KPK menduga penyedia yang bermitra dengan lembaga itu memiliki keterkaitan dengan Bima.
Dugaan korupsi tersebut berpusat pada kemungkinan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Bima, yang disebut sebagai tenaga ahli Kepala BNPB, diduga berkoordinasi langsung dengan Suharyanto. Namun, informasi mengenai peran administratif Bima di lembaga itu masih belum terang.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan dirinya tidak mengetahui secara pasti status kepegawaian Bima maupun dokumen yang menjadi dasar penugasannya. Ia juga belum memeriksa apakah Bima memiliki surat keputusan atau surat tugas.
“Saya kurang paham. Jadi ini nanti saya juga nggak bisa menjawab ini karena itu nanti bisa jadi, apa, penelitian penyelidikan KPK itu (sebagai) bahan,” kata Berton.
Berton menjelaskan, tenaga ahli Kepala BNPB berkoordinasi langsung dengan pimpinan, sementara ia dan staf teknis bekerja melalui jalur struktural. Dalam kondisi tertentu, Kepala Badan dapat mengumpulkan jajaran untuk membahas persoalan, kemudian berdiskusi dengan tenaga ahli untuk memperoleh masukan.
Status Bima di lingkungan BNPB belum jelas
Menurut Berton, pola koordinasi itu membuat tenaga ahli tidak memiliki hubungan hierarkis langsung dengan staf teknis seperti dirinya. Pekerjaan sehari-hari, kata dia, lebih banyak dijalankan melalui Kepala Badan atau pejabat struktural yang membawahkan masing-masing unit.
Berton juga tidak dapat memastikan seberapa sering Bima berada di kantor atau mendampingi Suharyanto. Ia mengaku beberapa kali bertemu Bima dan Richard Erlangga—tenaga ahli Kepala BNPB yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut—tetapi tidak mengetahui kepentingan pertemuan mereka.
Ia membantah memiliki hubungan kerja langsung dengan Bima dalam urusan pengadaan. Berton menyebut tugasnya berada di bidang prabencana, sedangkan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan bencana ditangani unit lain.
Informasi terbuka yang terverifikasi mengenai pendidikan, gelar akademik, dan perjalanan karier Bima sebelum bergabung dengan BNPB juga disebut masih sulit ditemukan. Di luar perannya sebagai tenaga ahli, Bima diketahui memiliki aktivitas di sektor swasta, termasuk dalam jaringan bisnis yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa.
Penggeledahan menyasar ruang kerja Suharyanto
Penyidikan KPK turut menjangkau ruang kerja Suharyanto. Penyidik menggeledah ruangan mantan Kepala BNPB itu selama dua hari, pada 14-15 Oktober 2026, setelah operasi tangkap tangan dalam perkara dana siap pakai tersebut.
Rangkaian informasi mengenai status Bima, perusahaan penyedia, serta aliran dana kini menjadi bagian penting dari pengusutan. KPK perlu membuktikan hubungan antara proses pengadaan, dugaan konflik kepentingan, dan penggunaan dana yang disangkakan. Di tengah tujuan dana siap pakai untuk kebutuhan kebencanaan, keterbukaan hasil penyidikan akan menjadi perhatian publik.
About the Author
