Mahfud MD mengusulkan pembentukan fraksi gabungan di DPR untuk menampung suara partai politik yang tidak memenuhi ambang batas parlemen pada Pemilu 2024. Usul ini dikaitkan dengan 17.304.303 suara dari 10 partai politik yang gugur, sehingga aspirasi pemilih tetap dapat terwadahi tanpa menghapus ketentuan threshold parlemen.
Usulan fraksi gabungan DPR dari Mahfud MD
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menyampaikan gagasan fraksi gabungan melalui kanal YouTube miliknya pada Rabu, 30 September 2026. Menurut dia, partai-partai yang tidak lolos ambang batas dapat membuat perjanjian untuk membentuk fraksi bersama.
“Bagi partai-partai yang tidak ini, boleh mengadakan perjanjian membentuk fraksi bersama. Dulu sudah pernah ada, dan kalau itu, tidak akan ada suara yang hilang dan sama-sama berhak nanti mengajukan calon presiden,” ujar Mahfud.
Mahfud juga menyebut skema gabungan serta mekanisme stembus accoord dapat digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat. Penggabungan suara tersebut, menurut penjelasannya, diatur melalui kesepakatan antarpartai politik untuk menentukan keterwakilan kursi.
17,3 juta suara Pemilu 2024 yang gugur
Berdasarkan data Pemilu 2024 yang disampaikan dalam pembahasan tersebut, akumulasi suara gugur mencapai 17.304.303 suara dan berasal dari 10 partai politik. Angka itu menjadi dasar Mahfud mengajukan opsi fraksi gabungan DPR.
Ia mencontohkan PPP yang memperoleh 5.878.777 suara atau 3,87 persen. PSI mendapat 4.260.169 suara atau 2,806 persen, sedangkan Perindo meraih 1.955.154 suara atau 1,29 persen.
“Kemarin misalnya, PPP dapat 3,9 persen, hanya kurang satu kursi, hilang. PSI mendapat 2 koma sekian. Perindo dapat sekian. Itu kalau dijumlah semua itu 17,3 persen,” kata Mahfud.
Ambang batas parlemen tetap dipertahankan
Usulan fraksi gabungan tidak berarti Mahfud menolak ambang batas parlemen. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu justru menyatakan setuju threshold tetap diberlakukan sebagai ukuran jumlah dukungan minimal bagi partai untuk masuk DPR.
“Saya setuju threshold parlemen itu tetap ada. Karena apa, Mas? Lho, partai kalau enggak ada threshold-nya terus apa ukuran, ya kan? Untuk masuk DPR itu kan harus ada ukurannya, berapa jumlah dukungan minimal,” ucapnya.
Mahfud menyebut besaran persentase ambang batas perlu disepakati. Ia membuka kemungkinan angka empat, lima, atau angka lain yang ditentukan melalui kesepakatan, sembari menegaskan seleksi kepartaian tetap perlu berjalan ketat.
Dalam pemilu, ambang batas parlemen merupakan batas minimal perolehan suara yang dipakai untuk menentukan akses partai terhadap kursi di parlemen. Sementara fraksi merupakan wadah anggota DPR berdasarkan partai politik atau pengelompokan yang dibentuk sesuai ketentuan yang berlaku. Dua hal ini berkaitan dengan keterwakilan politik, tetapi memiliki fungsi yang berbeda.
Perdebatan ambang batas parlemen menuju Pemilu 2029
Wacana perubahan regulasi ambang batas mengemuka menjelang Pemilu 2029 menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang mewajibkan perubahan norma batas parlemen 4 persen.
Akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tunjung Sulaksono, menilai wacana kenaikan parliamentary threshold menjadi 5 persen perlu dilihat secara kritis dari sisi representasi dan demokrasi. Menurut dia, jumlah partai yang lebih sedikit di parlemen tidak otomatis membuat lembaga legislatif lebih efektif.
“Efektivitas juga ditentukan oleh kualitas legislator, kemampuan membentuk undang-undang, integritas, serta fungsi pengawasan,” kata Tunjung. Ia menawarkan alternatif agar threshold dipakai sebagai syarat pembentukan fraksi di DPR, bukan untuk menghilangkan kursi yang diperoleh berdasarkan suara pemilih.
Poin Penting
- Mahfud MD mengusulkan fraksi gabungan DPR bagi partai yang gagal memenuhi ambang batas parlemen.
- Akumulasi suara gugur pada Pemilu 2024 disebut mencapai 17.304.303 suara dari 10 partai politik.
- PPP memperoleh 3,87 persen suara, PSI 2,806 persen, dan Perindo 1,29 persen.
- Mahfud tetap mendukung keberadaan threshold parlemen dengan persentase yang disepakati.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 mewajibkan perubahan norma batas parlemen 4 persen.
Pertanyaan Seputar Fraksi Gabungan DPR
Apa yang dimaksud fraksi gabungan DPR?
Dalam usulan Mahfud, fraksi gabungan adalah fraksi bersama yang dapat dibentuk melalui perjanjian oleh partai-partai yang tidak memenuhi ambang batas parlemen. Tujuannya menampung suara dan aspirasi pemilih dari partai-partai tersebut.
Berapa suara yang disebut gugur pada Pemilu 2024?
Jumlah yang disebut mencapai 17.304.303 suara. Akumulasi itu berasal dari 10 partai politik yang tidak memenuhi ketentuan untuk memperoleh keterwakilan kursi.
Apakah Mahfud mengusulkan penghapusan ambang batas parlemen?
Tidak. Mahfud menyatakan setuju threshold parlemen tetap ada agar terdapat ukuran dukungan minimal bagi partai politik untuk masuk DPR.
Mengapa ambang batas parlemen dibahas menjelang Pemilu 2029?
Pembahasan perubahan regulasi mengemuka setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 mewajibkan perubahan norma batas parlemen 4 persen.
Perdebatan mengenai fraksi gabungan DPR dan ambang batas parlemen kini berkaitan langsung dengan cara suara pemilih diterjemahkan menjadi keterwakilan. Usulan Mahfud menempatkan kesepakatan antarpartai sebagai salah satu pilihan untuk mengakomodasi suara yang gugur, sambil mempertahankan adanya batas minimal dukungan untuk masuk DPR.
About the Author
