Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menggelar rapat koordinasi bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, dan sejumlah pejabat lain di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/10/2026). Pertemuan itu membahas penciptaan nilai tambah, peningkatan penerimaan negara, serta ketahanan dan transisi energi.
Rapat tersebut juga dihadiri Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, COO Danantara Dony Oskaria, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, Wakil Menteri Sekretariat Negara Bambang Eko Suhariyanto, serta perwakilan Pertamina.
Usai pertemuan, Bahlil menyebut koordinasi diperlukan untuk mendukung kerja Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Ia juga meminta dukungan para peserta agar agenda di bidang energi dan peningkatan penerimaan negara dapat berjalan.
Fokus rapat Bahlil: nilai tambah dan devisa
Bahlil menjelaskan, pembahasan rapat mencakup upaya mendorong penciptaan nilai tambah dan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pemerintah juga ingin memperkuat devisa di tengah kondisi global yang dinilai tidak menentu.
“Rapatnya sifatnya koordinasi saja biasa dalam rangka mendorong bagaimana penciptaan nilai tambah dan bagaimana bisa meningkatkan PNBP dan meningkatkan devisa kita di era kondisi global yang tidak menentu,” kata Bahlil.
Dalam keterangannya, Bahlil menyebut pertemuan itu berlangsung dalam konteks koordinasi kementerian baru. Ia menyampaikan bahwa dukungan dari pimpinan DPR, jajaran pemerintah, kepolisian, BIN, Danantara, dan Pertamina dibutuhkan untuk menjalankan agenda tersebut.
Ketahanan energi dan transisi energi turut masuk dalam pembahasan. Bahlil mengatakan dirinya meminta dukungan para peserta rapat untuk memastikan upaya di kedua bidang itu dapat dilakukan.
Ia juga menjelaskan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Dalam rapat, hadir Rosan yang memimpin Kementerian Investasi dan Hilirisasi sekaligus Danantara, serta Dony sebagai Kepala BP BUMN dan COO Danantara.
Antrean BBM dan penindakan penimbunan
Di luar agenda koordinasi, Bahlil menanggapi pertanyaan mengenai antrean panjang pengisian BBM yang terjadi di sejumlah daerah. Ia menyebut stok BBM nasional aman hingga 18 hari, tetapi mengakui antrean masih terjadi di beberapa lokasi.
Antrean tersebut dilaporkan terjadi, antara lain, di Denpasar, Manado, Malang, dan Surabaya. Menurut Bahlil, persoalan di lapangan bukan semata ketersediaan stok. Ia menyoroti perilaku pihak yang diduga membeli BBM subsidi dalam jumlah besar untuk kemudian menjualnya kembali dengan harga industri.
Bahlil meminta Kapolri menindak praktik penampungan dan penjualan kembali solar subsidi. Ia menegaskan, BBM bersubsidi ditanggung negara sehingga penyalahgunaan untuk memperoleh keuntungan perlu diproses hukum.
“Masa minyak BBM Solar subsidi ditampung, kemudian dijual lagi dengan harga industri? Itu kan subsidinya ditanggung oleh negara,” ujar Bahlil.
Pernyataan tersebut mengaitkan agenda ketahanan energi dengan pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Bagi pemerintah, ketersediaan stok dan kelancaran penyaluran merupakan dua hal yang sama-sama penting, terutama ketika antrean muncul di sejumlah daerah.
Rapat lintas lembaga itu belum disertai rincian kebijakan atau langkah operasional baru yang diumumkan kepada publik. Namun, permintaan Bahlil kepada kepolisian menunjukkan bahwa penindakan terhadap dugaan penyelewengan BBM menjadi salah satu perhatian dalam menjaga distribusi energi.
Ke depan, efektivitas koordinasi tersebut akan terlihat dari tindak lanjut para lembaga terkait, baik dalam mendorong nilai tambah dan penerimaan negara maupun mengawasi penyaluran BBM subsidi. Sementara itu, pemerintah perlu memastikan informasi mengenai stok dan distribusi sampai kepada masyarakat di daerah yang mengalami antrean.
About the Author
