Alberta memilih tetap menjadi bagian dari Kanada dalam referendum tidak mengikat yang digelar pada Senin (19/10). Meski hasilnya menutup jalan langsung menuju pemungutan suara kemerdekaan, tuntutan sebagian warga agar provinsi kaya minyak itu berpisah dari Ottawa berakar pada ketidakpuasan ekonomi dan kebijakan energi yang telah berlangsung puluhan tahun.
Dalam referendum tersebut, warga diminta memilih tetap berada di Kanada atau memulai proses hukum untuk menggelar referendum kemerdekaan yang mengikat pada masa mendatang. Karena hasil pemungutan suara kali ini tidak secara langsung menentukan status Alberta, pilihan untuk memulai proses hukum pun belum berarti provinsi itu otomatis menjadi negara merdeka.
Ketidakpuasan terhadap pembagian pendapatan
Alberta merupakan salah satu pusat industri energi Kanada dan memiliki cadangan minyak terbesar keempat di dunia. Namun, sebagian warga merasa pemerintah federal di Ottawa mengambil terlalu banyak pendapatan dari sumber daya alam provinsi tersebut tanpa memberikan manfaat yang sepadan.
Ketegangan itu bukan hal baru. Cory Morgan, pendiri organisasi advokasi Pathway to Independence yang selama lebih dari 25 tahun memperjuangkan kemerdekaan Alberta, mengatakan rasa kecewa terhadap pemerintah pusat menguat sejak 1980-an.
Saat itu, pemerintahan Perdana Menteri Kanada Pierre Trudeau memperkenalkan Program Energi Nasional. Kebijakan tersebut mengatur harga, pajak, dan kepemilikan di sektor energi untuk menjaga keterjangkauan energi di Kanada. Namun, kebijakan itu juga mengalihkan lebih banyak pendapatan dari industri energi Alberta ke Ottawa.
Program tersebut kemudian menjadi simbol “keterasingan barat”, istilah yang menggambarkan perasaan kehilangan hak di antara provinsi-provinsi paling barat Kanada. Bagi sebagian warga Alberta, persoalan lama mengenai siapa yang mengendalikan sumber daya dan menikmati hasilnya belum benar-benar selesai.
Kebijakan energi dan iklim memanaskan hubungan
Perdebatan kembali menguat pada 2015, ketika pemerintahan Justin Trudeau menerapkan sejumlah kebijakan iklim, termasuk pajak karbon nasional dan pembatasan emisi. Langkah itu menuai penolakan dari pelaku industri minyak di Alberta, yang memandang kebijakan tersebut membebani sektor penting bagi perekonomian provinsi.
“Kita sudah berdebat tentang hal yang sama selama 50 tahun,” kata Morgan. Pernyataan itu menggambarkan bagaimana isu energi, pembagian pendapatan, dan hubungan dengan pemerintah pusat terus menjadi bahan bakar bagi gerakan separatis.
Pandemi Covid-19 turut mendorong kebangkitan gerakan tersebut. Sejumlah ahli menilai demonstrasi menentang pembatasan kesehatan telah memobilisasi kelompok konservatif baru yang kemudian mendukung gagasan Alberta berpisah dari Kanada.
Tekanan kelompok separatis meningkat pada 2025. Pemerintahan Perdana Menteri Alberta Danielle Smith kemudian mempermudah penyelenggaraan referendum, sehingga isu kemerdekaan kembali masuk dalam agenda politik provinsi.
Referendum sebagai pesan kepada Ottawa
Dukungan terhadap referendum tidak selalu berarti warga menginginkan kemerdekaan. Profesor Ilmu Politik Universitas Alberta, Jared Wesley, mengatakan sebagian pendukung menggunakan pemungutan suara untuk menyampaikan ketidakpuasan kepada pemerintah federal.
Data yang dikumpulkan Viewpoint Alberta, inisiatif penelitian berbasis di Universitas Alberta, menunjukkan dua pertiga pemilih yang mendukung referendum melakukannya untuk mengirim pesan kepada Ottawa. Morgan menyebut mereka “separatis yang enggan”: warga yang merasa putus asa dan ingin kepentingan Alberta lebih diperhatikan.
Namun, Perdana Menteri Kanada Mark Carney memperingatkan agar warga tidak menjadikan suara mereka sekadar alat untuk menyampaikan pesan. Dalam acara pro-Kanada di Calgary, ia menyebut anggapan bahwa pemilih bisa menggertak dengan suara sebagai sesuatu yang berbahaya dan berisiko memicu perpecahan serta ketidakpastian selama bertahun-tahun.
Hasil referendum sejalan dengan gambaran bahwa pemisahan diri masih menghadapi tantangan besar. Jajak pendapat menunjukkan sekitar empat dari lima warga ingin Alberta tetap menjadi bagian Kanada. Laporan lain menyebut hanya sekitar sepertiga warga menginginkan pemisahan.
Jalan menuju kemerdekaan tidak sederhana
Kalaupun mayoritas pemilih mendukung dimulainya proses hukum, Alberta masih harus melewati tahapan panjang. Provinsi itu perlu bernegosiasi dengan pemerintah federal, provinsi-provinsi lain, serta masyarakat adat yang tinggal di Alberta dan wilayah sekitarnya.
Danielle Smith, yang mendukung penyelenggaraan referendum tetapi menolak pemisahan Alberta, mengatakan dirinya tidak ingin menyerah pada harapan di Kanada. Sikap itu memperlihatkan bahwa tuntutan agar Ottawa lebih memperhatikan kepentingan provinsi dapat berjalan berdampingan dengan penolakan terhadap kemerdekaan.
Untuk saat ini, Alberta tetap menjadi bagian dari Kanada. Namun, hasil referendum belum menghapus persoalan yang melatarbelakangi gerakan separatis. Cara Ottawa merespons keluhan mengenai sumber daya dan kebijakan energi akan ikut menentukan apakah tuntutan tersebut mereda atau kembali menguat.
About the Author
