Konser Andrea Bocelli di Indonesia tetap dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober di Candi Borobudur, Magelang, dan 3 November 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Keputusan itu menuai keberatan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menilai rencana bantuan kemanusiaan dalam rangkaian konser belum menjawab persoalan mengenai keterlibatan sang penyanyi pada acara penggalangan dana untuk militer Israel.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim menyatakan pemerintah semestinya mempertimbangkan keberatan lembaganya dan aspirasi masyarakat. Ia juga mengungkapkan, izin penyelenggaraan konser telah diterbitkan Kapolri jauh sebelum polemik ini mencuat. Informasi tersebut disampaikan Sudarnoto dalam pernyataan tertulis yang diberitakan RMOL pada 28 Oktober 2026.
“Saya sangat menyesalkan keputusan pemerintah yang ternyata tidak tegak lurus (istilah yang disebut pejabat Kementerian Pariwisata usai pertemuan dengan MUI) dengan sikap dan pernyataan resmi MUI dan masukan atau aspirasi masyarakat,” kata Sudarnoto.
Keberatan MUI berpusat pada acara penggalangan dana
MUI mengaitkan keberatannya dengan penampilan Bocelli dalam acara penggalangan dana Friends of IDF pada 2010. Menurut Sudarnoto, dana acara itu ditujukan untuk IDF, militer Israel. Ia menilai keterlibatan tersebut menjadi persoalan karena MUI memandang IDF bertanggung jawab atas kekerasan terhadap warga Palestina.
Sudarnoto membedakan antara pandangan terhadap karya musik Bocelli dan penilaiannya atas tindakan penyanyi itu di masa lalu. Ia menyebut Bocelli bukan seorang Zionis dan mengakui lirik lagu-lagunya baik. Namun, menurut Sudarnoto, keputusan tampil dalam acara tersebut tetap menunjukkan dukungan kepada organisasi yang menjadi sasaran kritik MUI.
Penilaian itu merupakan alasan utama MUI meminta pemerintah mengevaluasi keputusan mengizinkan konser. Dengan demikian, perdebatan yang disampaikan lembaga tersebut bukan semata soal manfaat acara atau kualitas musik, melainkan juga soal apakah penampilan di kegiatan penggalangan dana pada 2010 patut dipertimbangkan dalam pemberian panggung di Indonesia.
Rencana bantuan sepatu belum mengubah sikap MUI
Konser ini juga dikaitkan dengan rencana pemberian 100.000 pasang sepatu untuk anak-anak Palestina. Kompas.com memberitakan adanya donasi tersebut. Namun, Sudarnoto mengatakan bantuan itu tidak menjawab keberatan MUI, sebab pokok persoalannya adalah keputusan pemerintah tetap mengizinkan konser, bukan besaran kontribusi sosial yang menyertainya.
Perbedaan titik tekan itu membuat dua hal berjalan berdampingan: konser membawa agenda bantuan kemanusiaan, sementara MUI tetap meminta pertanggungjawaban atas keterlibatan Bocelli dalam acara Friends of IDF. Dalam pandangan Sudarnoto, rencana sumbangan tidak serta-merta menghapus keberatan atas rekam jejak tersebut.
Ia juga mengaitkan sikap MUI dengan Pembukaan UUD 1945, yang memuat amanat untuk menghapus penjajahan. Karena itu, menurut Sudarnoto, keputusan memberi panggung kepada Bocelli perlu dilihat bersama sikap Indonesia terhadap Palestina. Ia meminta pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek penyelenggaraan konser, tetapi juga aspirasi yang telah disampaikan MUI.
Promotor mengedepankan pariwisata dan ekonomi kreatif
Promotor Shoemaker Live menyatakan konser tetap berjalan dengan mempertimbangkan aspek strategis nasional, terutama pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif. Pernyataan itu memperlihatkan dasar yang dikemukakan penyelenggara untuk mempertahankan acara, sementara MUI menyoroti dimensi politik dan moral dari rekam jejak artis.
Kedua agenda tersebut belum membuat posisi MUI berubah. Menjelang jadwal konser, Sudarnoto masih berharap pemerintah meninjau ulang keputusan yang telah diambil. Ia juga meminta Bocelli atau tim manajemennya menyampaikan penyesalan atas keterlibatan dalam kegiatan penggalangan dana bagi IDF.
Konser bertajuk Romanza 30th Anniversary World Tour dijadwalkan lebih dulu berlangsung di kawasan Candi Borobudur, lalu berlanjut ke Jakarta. Hingga pernyataan Sudarnoto diberitakan, MUI belum menarik keberatannya dan masih meminta pemerintah mengevaluasi penyelenggaraan acara tersebut.
About the Author
