Sebanyak 19 proyek hilirisasi tambang yang diinisiasi Danantara mulai masuk tahap pembangunan pada 2026. Nilai investasi yang diumumkan mencapai miliaran dolar AS hingga ratusan triliun rupiah. Namun, dimulainya proyek belum dengan sendirinya menjamin nilai tambah dan lapangan kerja segera dirasakan. Ketersediaan energi, infrastruktur, pembiayaan, teknologi, serta kepastian aturan masih menjadi penentu.
Rangkaian proyek itu menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk mengolah lebih banyak sumber daya mineral dan batu bara di dalam negeri. Memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo Subianto, perhatian kini tidak hanya tertuju pada jumlah proyek yang diresmikan, tetapi juga pada kesiapan industri untuk menjalankannya dan manfaat yang benar-benar sampai ke perekonomian.
CNBC Indonesia melaporkan enam proyek hilirisasi tahap pertama, dengan nilai sekitar 7 miliar dollar AS, memulai pembangunan pada awal Februari 2026. Pada akhir April, pemerintah memulai 13 proyek tahap berikutnya. Investasi untuk kelompok kedua itu diperkirakan mencapai Rp 116 triliun.
Investasi besar, pekerjaan implementasi menanti
Presiden Prabowo juga meresmikan pembangunan proyek hilirisasi swasta berbasis nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) pada 8 Oktober 2026. Laporan CNBC Indonesia menyebut nilai gabungan 11 proyek industri yang diluncurkan saat itu sebesar Rp 180 triliun.
Angka-angka tersebut menggambarkan skala modal yang hendak masuk ke pengolahan sumber daya. Namun, nilai investasi yang diumumkan dan peletakan batu pertama adalah penanda dimulainya pembangunan, bukan ukuran hasil akhir. Untuk menilai dampaknya, pelaksanaan proyek perlu diikuti sampai fasilitas beroperasi dan menghasilkan produk olahan.
Perbedaan itu penting bagi daerah dan pekerja yang menunggu manfaat ekonomi. Pembangunan fasilitas dapat membuka peluang kerja dan memperkuat industri, tetapi hasilnya bergantung pada kelancaran proyek serta kebutuhan operasionalnya. Materi yang dilaporkan belum memuat angka realisasi tenaga kerja ataupun produksi dari proyek-proyek tersebut.
Hambatan yang disebut pemerintah dan pelaku industri juga tidak terbatas pada pembangunan fisik. Pasokan energi dan infrastruktur harus mendukung kebutuhan fasilitas pengolahan, sementara teknologi, pembiayaan, dan aturan yang konsisten diperlukan agar rencana investasi dapat dijalankan. Jika satu unsur tertinggal, proyek bisa menghadapi kendala meski nilai investasinya besar.
Kebijakan tambang memberi ruang lebih besar bagi UMKM
Arah kebijakan pertambangan pemerintah turut menekankan pemerataan kesempatan usaha. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah tetap mendukung perusahaan besar, tetapi akan memberi prioritas kepada UMKM di sektor pertambangan.
Empat kebijakan yang dipaparkan dalam laporan CNBC Indonesia mencakup pemberian izin tambang bagi UMKM dan koperasi daerah tanpa tender, legalisasi sumur minyak rakyat, kewajiban mengutamakan kontraktor lokal sekaligus larangan bagi kontraktor terafiliasi, serta penataan kuota produksi batu bara melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Kebijakan itu membuka peluang bagi usaha lokal untuk memperoleh akses yang lebih besar. Tetapi pelaksanaannya juga perlu memberi kejelasan bagi seluruh pelaku usaha, termasuk perusahaan besar yang terlibat dalam proyek pengolahan. Pemerintah menghadapi pekerjaan untuk menjaga agar prioritas bagi UMKM berjalan seiring dengan kepastian berusaha dan tata kelola yang transparan.
Penataan kuota batu bara melalui RKAB menjadi salah satu bagian dari kebijakan tersebut. Sementara itu, dinamika pasar komoditas global dan perubahan kebutuhan industri dapat memengaruhi keputusan investasi. Karena itu, konsistensi kebijakan dan koordinasi pemerintah dengan pelaku usaha akan ikut menentukan apakah proyek yang telah dimulai dapat berlanjut sesuai rencana.
Agenda berikutnya: menguji kesiapan industri
CNBC Indonesia menjadwalkan diskusi bertajuk “2 Tahun Prabowo: Hilirisasi Melaju, Industri Tambang Makin Kuat?” di Parle Senayan pada Rabu, 28 Oktober 2026. Forum tersebut dirancang untuk mempertemukan pemerintah, DPR, asosiasi, akademisi, dan pelaku usaha guna membahas capaian serta tantangan kebijakan.
Diskusi itu juga akan menyoroti kesiapan industri tambang dalam menarik investasi dan memperkuat daya saing. Ukuran keberhasilan hilirisasi pada akhirnya bukan hanya banyaknya proyek yang dimulai, melainkan kemampuan menyelesaikan pembangunan dan mengoperasikan fasilitas dengan dukungan energi, infrastruktur, serta aturan yang dapat diprediksi.
About the Author
