Kebuntuan pembentukan pemerintahan baru Israel membuat warga Palestina meragukan dampak pemilu terhadap kehidupan mereka. Hasil sementara belum memberi kubu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu maupun oposisi pimpinan Gadi Eisenkot cukup kursi untuk menguasai parlemen, sementara kekhawatiran akan berlanjutnya kekerasan di Gaza dan Tepi Barat tetap kuat.
Penghitungan yang mencapai 90,2 persen menunjukkan kubu Netanyahu diproyeksikan memperoleh 53 kursi dan oposisi 48 kursi di Knesset. Partai-partai yang mewakili warga Arab Israel diperkirakan meraih 19 kursi. Tak satu pun kubu utama mencapai 61 kursi, jumlah yang diperlukan untuk memperoleh mayoritas di parlemen beranggotakan 120 orang, menurut laporan Kompas.id yang mengutip media Israel, The Jerusalem Post.
Angka tersebut belum menutup jalan menuju pemerintahan, tetapi membuat perundingan koalisi berpotensi alot. Netanyahu dan Eisenkot sama-sama menyatakan tidak akan membentuk pemerintahan dengan dukungan partai Arab. Israel pun berisiko kembali menggelar pemilu jika negosiasi gagal. Presiden Isaac Herzog meminta partai-partai membuka ruang perundingan agar pemungutan suara ulang dapat dihindari.
Warga Palestina tak melihat perubahan besar
Bagi warga Palestina, siapa yang memimpin Israel bukan satu-satunya persoalan. Mereka khawatir pemilu justru menghasilkan pemerintahan yang lebih keras, sementara keadaan di Gaza dan Tepi Barat terus memburuk. Huda al-Houli, warga yang mengungsi dari Khan Yunis di Gaza selatan, menyampaikan kepada Kompas.id kekhawatirannya bahwa pergantian pemimpin dapat membawa kehancuran lebih besar.
Skeptisisme serupa datang dari Ahmed Awad, warga Ramallah. Ia menilai pergantian politisi tidak otomatis mengubah kebijakan Israel terhadap konflik secara mendasar. Kecemasan itu tumbuh setelah perang berkepanjangan yang dipicu serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan operasi militer balasan Israel. Netanyahu dan Eisenkot sama-sama menyatakan perang akan berlanjut jika Hamas tidak melucuti senjatanya.
Penilaian akademisi Indonesia juga mengarah pada perubahan yang terbatas. Asra Virgianita, dosen Pascasarjana Universitas Indonesia, mengatakan kepada detikNews bahwa kemenangan Netanyahu dapat dibaca sebagai dukungan publik terhadap kepemimpinannya dan berpotensi membuat kebijakan terhadap Palestina lebih agresif. Jika ia kalah, kondisi Palestina mungkin membaik sedikit, tetapi bukan berarti konflik akan segera berubah arah.
Asra memperkirakan proses perdamaian akan tetap sulit bergerak dan warga Palestina masih bergantung pada bantuan internasional. Menurut dia, pemilu Israel bukan satu-satunya penentu. Sikap Amerika Serikat serta hubungan antarkelompok di Israel dan Palestina turut memengaruhi perkembangan konflik. Karena itu, pergantian pemerintahan saja tidak cukup untuk menghasilkan perubahan drastis.
Perbedaan sikap soal permukiman
Salah satu pembeda yang disebut Kompas.id antara Netanyahu dan Eisenkot berkaitan dengan permukiman Israel di Tepi Barat. Eisenkot menentang pembangunan yang tidak memiliki izin dan menyatakan pembangunan harus mengikuti hukum Israel. Sementara itu, selama pemerintahan Netanyahu, pembangunan tanpa izin terus berlangsung. Ratusan ribu warga Israel tinggal di kawasan tersebut, yang dianggap ilegal menurut hukum internasional oleh hampir semua negara.
Peneliti European Council on Foreign Relations, Beth Oppenheim, menilai pemerintahan yang dipimpin Eisenkot berpeluang menahan pengaruh kelompok sayap kanan pendukung permukiman. Pemerintahan baru juga mungkin mengambil pendekatan lebih lentur terhadap bantuan dan gencatan senjata di Gaza serta mengurangi tekanan terhadap Otoritas Palestina.
Namun, Oppenheim mengingatkan agar harapan terhadap perubahan besar tidak berlebihan. Menurut analisisnya, isu kenegaraan Palestina dan proses perdamaian hampir tidak lagi menjadi bagian utama perdebatan politik Israel sejak 7 Oktober 2023. Jika Netanyahu bertahan bersama mitra sayap kanannya, perluasan permukiman dan kekerasan pemukim di Tepi Barat berpotensi berlanjut.
Negosiasi koalisi menjadi penentu berikutnya
Pemilu legislatif berlangsung pada Selasa, 27 Oktober 2026. Sekitar 7,3 juta orang tercatat berhak memilih, termasuk sekitar 1,2 juta warga Israel keturunan Palestina. detikNews melaporkan tingkat partisipasi awal menjadi yang tertinggi sejak 1981. Pemungutan suara itu digelar ketika Israel masih berada dalam situasi perang, sehingga hasilnya dipandang menentukan arah politik negara tersebut.
Namun, tingginya partisipasi belum menghasilkan mayoritas yang jelas. Fokus berikutnya adalah apakah Netanyahu atau Eisenkot dapat menyusun koalisi tanpa dukungan partai Arab, atau apakah kebuntuan mendorong Israel ke pemilu ulang. Bagi warga Palestina, proses politik itu belum memberi kepastian bahwa kekerasan di Gaza dan Tepi Barat akan mereda.
About the Author
