Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia kembali memicu ketegangan dengan Singapura setelah asapnya menyebar ke negara tetangga itu. Persoalan tersebut merembet ke hubungan diplomatik dan energi, sebelum kedua pemerintah menyepakati pembentukan satuan tugas bersama untuk menelusuri perusahaan yang diduga terlibat.
BBC Indonesia melaporkan, pemerintah Indonesia memangkas pasokan ekspor gas bumi ke Singapura sebesar 31 BBTUD mulai 24 Oktober. Keputusan itu menjadi salah satu isu yang mencuat saat Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan berkunjung ke Jakarta dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir pada 27 Oktober.
Kedua menteri tidak memberikan keterangan resmi mengenai pengurangan pasokan gas tersebut. Namun, mereka menyepakati kerja sama untuk menindak korporasi yang bertanggung jawab atas kebakaran dan kabut asap. Pertemuan itu juga dipakai untuk meredakan kesalahpahaman yang berkembang di antara kedua negara.
Satgas menelusuri bukti lintas negara
Satgas yang disepakati akan menjadi jalur pertukaran informasi, termasuk intelijen keuangan dan bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum lintas batas. Pemerintah Indonesia juga menyambut tawaran Singapura untuk membagikan data terkait perusahaan yang diduga berhubungan dengan kebakaran.
Arrmanatha mengatakan, penanganan perkara tidak seharusnya berhenti pada batas wilayah ketika perusahaan atau aliran uang yang terkait berada di negara berbeda. Ia menegaskan bahwa kerja sama diperlukan agar pihak yang memperoleh keuntungan dari pembakaran hutan dapat dimintai pertanggungjawaban.
“Tidak boleh ada batas wilayah yang melindungi mereka yang meraup keuntungan dari membakar hutan kita,” kata Arrmanatha.
Menurut BBC, Badan Lingkungan Hidup Singapura telah mengirim pemberitahuan kepada 10 perusahaan di Indonesia yang dicurigai berkaitan dengan karhutla penyebab kabut asap di Singapura. Lembaga itu juga meminta 10 perusahaan yang berbasis di Singapura menyerahkan dokumen dan informasi untuk kepentingan penyelidikan.
Balakrishnan menyatakan pemerintahnya akan menggunakan kewenangan hukum dan regulasi yang tersedia, termasuk terhadap perusahaan yang beroperasi dari Singapura. Ia juga membuka kemungkinan penggunaan instrumen hukum, aturan, dan ekonomi yang lebih luas untuk mencegah pelanggaran berulang.
Penyelidikan korporasi berjalan di Indonesia
Di Indonesia, kepolisian telah menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka dalam perkara karhutla. Tiga di antaranya disebut sebagai perusahaan asing, tetapi identitas mereka belum diumumkan. Penetapan itu merupakan bagian dari penyidikan terhadap 98 laporan dugaan keterlibatan korporasi dalam kebakaran.
Angka tersebut memperlihatkan besarnya pekerjaan penegak hukum untuk mengusut dugaan pembakaran. Pertukaran data dengan Singapura berpotensi membantu penyidik menelusuri hubungan perusahaan, bukti kebakaran, dan pergerakan dana. Namun, bahan yang tersedia belum merinci bentuk data yang akan dibagikan ataupun jadwal kerja satgas.
Kerja sama itu juga menjadi jawaban diplomatik atas persoalan yang kerap melampaui batas negara. Asap dapat berdampak di negara tetangga, sementara kepemilikan perusahaan dan transaksi keuangan tidak selalu berada di yurisdiksi yang sama dengan lokasi kebakaran. Kedua pemerintah menyatakan akan bekerja sama agar pihak yang bertanggung jawab dapat dibawa ke proses hukum.
Dialog untuk meredakan polemik
Ketegangan tidak hanya berlangsung dalam pembicaraan resmi. BBC mencatat adanya saling sindir politisi kedua negara di media sosial, termasuk pernyataan mengenai kemungkinan gangguan jaringan internet serta imbauan agar jemaah umrah Indonesia tidak transit di Singapura dan Malaysia. Analis hubungan internasional menilai retorika semacam itu dapat memanfaatkan sentimen publik terhadap Singapura.
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryopratomo menilai kunjungan Balakrishnan sebagai salah satu cara untuk meluruskan salah persepsi. Kedua menlu menegaskan bahwa perbedaan perlu dikelola melalui dialog terbuka dan rasa saling menghormati, bukan dibiarkan berkembang menjadi pertikaian publik.
Mereka juga sepakat membangun saluran komunikasi langsung pada tingkat menteri dan pejabat senior. Jalur tersebut ditujukan untuk memperkuat komunikasi dan membantu kedua pihak menangani perbedaan sebelum berkembang lebih jauh. Balakrishnan menyebut masa depan kedua negara saling terkait.
“Kami ingin Indonesia sukses, dan kami menginginkan ini karena masa depan kita saling terkait,” kata Balakrishnan.
Kesepakatan satgas kini menempatkan penelusuran perusahaan dan bukti sebagai tindak lanjut utama. Bagi Indonesia dan Singapura, hasil kerja sama itu akan diuji melalui kemampuan mengubah komitmen diplomatik menjadi proses hukum yang berjalan, sekaligus menjaga komunikasi tetap terbuka saat persoalan kabut asap kembali muncul.
About the Author
