Akses solar bersubsidi bagi nelayan Cilacap menjadi salah satu persoalan yang dibahas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat bertemu warga di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegalkatilayu, Senin, 27 Oktober. Nelayan menyampaikan keterbatasan pasokan untuk kapal kecil, sementara sebagian dari mereka juga terkendala surat rekomendasi pembelian BBM.
Dalam pertemuan itu, Gibran meminta persoalan penyaluran ditelusuri dan data nelayan yang belum memiliki rekomendasi dihimpun. CNN Indonesia melaporkan, ia juga menugaskan Staf Khusus Wapres Tina Talisa untuk mengawal distribusi solar bersubsidi di Cilacap agar sesuai kebutuhan nelayan dan tidak disalahgunakan.
“Solar adalah kebutuhan penting bagi nelayan,” ujar Gibran, seperti dikutip CNN Indonesia dari Antara. Ia meminta pemerintah memastikan ketersediaan dan kuota BBM sejalan dengan kebutuhan di lapangan.
Nelayan kapal kecil masih menunggu rekomendasi
Keluhan disampaikan Temu, salah seorang nelayan yang hadir. Ia menyebut kapal berukuran 30 gross tonnage (GT) ke bawah masih menghadapi kekurangan solar bersubsidi. “Cilacap selalu kekurangan BBM subsidi solar untuk kapal 30 GT ke bawah, Pak,” kata Temu.
Gibran meminta daftar nelayan yang belum memperoleh surat rekomendasi diteruskan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pendataan itu ditujukan agar kendala administrasi dapat diperiksa dan proses pengurusan segera ditindaklanjuti.
Nelayan dengan kapal di bawah 30 GT yang belum mengantongi surat tersebut diminta mendatangi Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Gibran juga meminta agar kekurangan dokumen masing-masing nelayan dicek, sehingga hambatan tidak berhenti pada keluhan umum tanpa daftar kasus yang bisa ditangani.
Keluhan itu muncul bersamaan dengan apresiasi terhadap kebijakan solar khusus bagi kapal berukuran GT 31 hingga 200. Agustin, nelayan yang turut berdialog, menilai kebijakan tersebut membantu kapal dalam kategori itu tetap melaut. Namun, kebutuhan kapal yang lebih kecil masih menjadi persoalan yang disuarakan warga.
Kapal dari luar daerah ikut menambah kebutuhan BBM
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, yang mendampingi kunjungan, menyebut kebutuhan BBM di Cilacap meningkat karena banyak kapal dari luar daerah beroperasi di sana. Menurut dia, nelayan juga mengeluhkan kuota dan distribusi solar, sehingga persoalan pasokan tidak hanya berkaitan dengan administrasi perorangan.
Situasi tersebut membuat tindak lanjut perlu mencakup pencatatan kebutuhan nelayan dan koordinasi mengenai distribusi. Gibran meminta Tina Talisa mengawal penyaluran, sedangkan data pemohon yang tersendat diminta diteruskan kepada lembaga terkait. Belum ada rincian mengenai perubahan kuota ataupun jadwal penyelesaian yang diumumkan dalam pertemuan tersebut.
Perwakilan nelayan juga diminta menyimpan kontak pejabat pendamping agar dapat menanyakan perkembangan persoalan yang telah disampaikan. Mekanisme komunikasi itu membuka jalur untuk memantau tindak lanjut setelah kunjungan, meski penyelesaian tiap masalah masih bergantung pada pemeriksaan dan koordinasi antarlembaga.
Pendangkalan jalur pelayaran masuk pembahasan
Aspirasi di TPI Tegalkatilayu tidak terbatas pada bahan bakar. Sumarno mengatakan pendangkalan jalur pelayaran turut mengganggu aktivitas melaut. Dalam pertemuan, Gibran meminta pengerukan dan pembangunan talud dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Sumarno menyebut penanganan pengerukan juga diusulkan melibatkan KKP sesuai kewenangannya.
Masih ada topik lain yang disampaikan kepada Wapres, termasuk pengembangan bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau sustainable aviation fuel (SAF) berbahan minyak jelantah. Warga juga menyampaikan persoalan layanan desa, bantuan sosial, akses air bersih, serta layanan setara bagi seluruh masyarakat. Sumarno turut menyebut isu tanah yayasan milik masyarakat penghayat kepercayaan.
Rangkaian aspirasi itu membuat pemerintah daerah perlu memilah penanganan berdasarkan kewenangan, sekaligus menghubungkan persoalan lokal dengan kementerian atau lembaga pusat. Sumarno menyatakan Pemprov Jawa Tengah akan menindaklanjuti persoalan yang berada dalam kewenangannya dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.
Untuk urusan solar, langkah terdekat yang disebut dalam pertemuan ialah mengumpulkan nama nelayan yang belum memiliki rekomendasi dan memeriksa persyaratan mereka. Data tersebut akan menjadi dasar koordinasi dengan BPH Migas dan KKP, sementara pengawalan distribusi di Cilacap diminta terus dilakukan.
About the Author
