Dukungan partai-partai Arab dapat menentukan apakah oposisi berhasil membentuk pemerintahan baru Israel dan mengakhiri kekuasaan Benjamin Netanyahu. Namun, dukungan itu datang dengan syarat politik yang belum sepenuhnya bisa diterima kubu oposisi pimpinan Gadi Eisenkot.
Presiden Israel Isaac Herzog mulai berkonsultasi dengan perwakilan partai politik pada Rabu (4/11), setelah hasil pemilu 27 Oktober dinyatakan resmi. Ia akan menunjuk kandidat yang dinilai memiliki peluang terbesar untuk membentuk pemerintahan setelah seluruh konsultasi rampung.
Seperti dilaporkan detikNews, Joint List dan Ra’am menyatakan siap mendukung oposisi dari luar kabinet. Artinya, mereka tidak harus masuk pemerintahan untuk membantu Eisenkot memperoleh dukungan parlemen. Suara mereka dapat diberikan dalam pemungutan suara atau melalui abstain.
Selisih kursi membuat dukungan Arab krusial
Di Knesset yang memiliki 120 kursi, kubu Eisenkot memperoleh 48 kursi. Koalisi Netanyahu meraih 53 kursi. Joint List memiliki 11 kursi, sedangkan Ra’am mengantongi delapan. Jika keduanya mendukung oposisi, suara mereka berpotensi mengubah peta perimbangan di parlemen.
Partai-partai Arab itu tidak menyatakan akan bergabung dalam kabinet. Tawaran dukungan dari luar pemerintahan menjadi jalan tengah bagi mereka untuk memengaruhi arah politik, sementara oposisi berupaya mengumpulkan dukungan yang cukup untuk membentuk pemerintahan.
Ahmad Tibi, tokoh senior Joint List, mengatakan partainya bersedia mengambil langkah yang sebelumnya tidak pernah ditempuh demi mengganti pemerintahan Netanyahu. Kepada Associated Press, ia mengatakan, “Kami ingin melakukan hal-hal yang belum pernah kami lakukan sebelumnya untuk menyingkirkan pemerintahan kriminal ini.”
Bagi Tibi, pergantian kekuasaan tidak otomatis menghentikan perang ataupun mewujudkan negara Palestina. Ia menilai perubahan pemerintahan tetap dapat berdampak pada kehidupan warga Arab Israel, terutama dalam menghadapi kekerasan dan kriminalitas.
Syarat Eisenkot menjadi ganjalan
Kerja sama tersebut belum sepenuhnya mulus. Eisenkot sebelumnya meminta partai Arab yang hendak bekerja sama agar menyebut Hamas sebagai organisasi teroris dan menyerukan penghancurannya. Joint List dan Ra’am mengecam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 serta kekerasan terhadap warga sipil, tetapi menolak menggunakan seruan tersebut.
Kedua partai menilai tuntutan itu dapat dipakai untuk membenarkan operasi militer Israel di Gaza. Tibi juga menyebut serangan Hamas dan respons militer Israel setelahnya sama-sama tidak bermoral. Perbedaan ini membuat dukungan partai Arab menjadi persoalan sensitif bagi sebagian sekutu Eisenkot.
Sejumlah pendukung oposisi menyambut keterlibatan partai Arab sebagai cara untuk menyingkirkan Netanyahu. Sebagian lainnya menolak kerja sama, dengan mempertanyakan sikap Joint List terhadap legitimasi Israel. Perbedaan pandangan di dalam kubu oposisi dapat memperumit upaya merangkai dukungan parlemen.
Herzog dijadwalkan melanjutkan konsultasi pada Kamis (5/11) dengan delapan partai, termasuk dua faksi Arab. Setelah proses itu selesai, ia akan menentukan siapa yang memperoleh kesempatan membentuk pemerintahan.
Hasil pemilu ditegaskan, penyelidikan berlanjut
Langkah Herzog berlangsung setelah ia menerima hasil resmi pemilu sebagai keputusan yang sah dan mengikat. Komisi Pemilihan Umum Israel menyatakan penyelidikan atas tuduhan kecurangan tidak menemukan penyimpangan yang memengaruhi hasil pemungutan suara.
Herzog menegaskan bahwa tahapan pemilu telah berakhir dan para pihak perlu menerima hasilnya. Ia juga mengecam bahasa rasis yang ditujukan kepada pemilih Arab, di tengah meningkatnya ketegangan politik.
Dinas keamanan dalam negeri, Shin Bet, masih menyelidiki dugaan campur tangan asing. Dalam penilaian kepada komite pemilihan, badan itu menyebut adanya aliran dana besar dari luar negeri, termasuk dari negara yang dianggap memusuhi Israel. Namun, Shin Bet tidak menyertakan bukti yang mendukung dugaan tersebut.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Noam Sohlberg menyatakan dugaan itu belum terbukti memengaruhi hasil. Shin Bet juga meminta izin memeriksa sejumlah politisi Arab, termasuk pemimpin Ra’am Mansour Abbas. Jaksa Agung Gali Baharav-Miara menolak permintaan tersebut karena, menurutnya, pemeriksaan terhadap warga atau pejabat terpilih memerlukan dasar bukti.
Jika konsultasi dan perundingan politik tidak menghasilkan pemerintahan baru, Israel berpotensi kembali menggelar pemilu pada awal tahun depan. Untuk saat ini, keputusan partai-partai Arab mengenai bentuk dukungan mereka dan respons oposisi terhadap perbedaan sikap itu akan menjadi bagian penting dari proses pembentukan pemerintahan.
About the Author
