Pemerintah telah menggeser hampir Rp 200 triliun dalam anggaran belanja negara untuk menutup kebutuhan yang meningkat, terutama penanganan bencana dan subsidi energi. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan perubahan itu berlangsung saat pemerintah menyesuaikan proyeksi pendapatan, belanja, defisit, dan pembiayaan APBN.
Penjelasan tersebut disampaikan Suahasil dalam Rapimnas KADIN di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (30/10/2026). Seperti dilaporkan detikFinance, ia menggambarkan perubahan dari rancangan awal APBN menuju perkiraan kondisi anggaran pada 31 Desember. Pemerintah, menurut dia, harus memastikan kebutuhan belanja dapat dipenuhi tanpa mengabaikan kredibilitas pembiayaan.
Bencana dan subsidi menambah kebutuhan belanja
Dalam paparan Suahasil, pendapatan negara pada APBN awal diperkirakan Rp 3.154 triliun. Proyeksi itu kemudian dinaikkan sekitar Rp 50 triliun. Sementara itu, belanja yang semula diperkirakan Rp 3.843 triliun berubah menjadi Rp 3.942 triliun dalam outlook yang ia sampaikan.
Suahasil mengaitkan kenaikan kebutuhan dengan sejumlah kejadian yang tidak diperkirakan sebelumnya. Ia menyebut bencana di wilayah Sumatera bagian utara, kejadian di sejumlah daerah lain, serta kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah mengalokasikan tambahan sekitar Rp 60 triliun untuk menangani rangkaian bencana tersebut.
Tekanan belanja juga datang dari subsidi dan kompensasi energi, termasuk bahan bakar minyak. Suahasil menjelaskan, pemerintah ingin subsidi lebih tepat sasaran, tetapi dalam jangka pendek dukungan itu dinilai diperlukan untuk menahan harga agar aktivitas ekonomi tetap berjalan. Penjelasan itu menempatkan belanja energi sebagai bagian lain dari kebutuhan yang harus ditampung dalam perubahan APBN.
Besarnya anggaran yang dialihkan menjadi perhatian karena jumlahnya mendekati Rp 200 triliun. Namun, angka itu merupakan nilai pergeseran antarkomponen belanja, bukan keseluruhan kenaikan anggaran. Suahasil menyebut pemerintah melakukan penyesuaian di dalam belanja yang tersedia, sementara kebutuhan total belanja juga meningkat.
“Mungkin sekarang sudah hampir Rp 200 triliun yang kita geser-geser,” ujar Suahasil.
Angka outlook menunjukkan belanja bertambah
Dalam angka yang dipaparkan, perubahan belanja dari Rp 3.843 triliun menjadi Rp 3.942 triliun berarti kenaikan sekitar Rp 99 triliun. Namun, pada bagian lain penjelasannya, Suahasil menyebut keseluruhan belanja naik kira-kira Rp 300 triliun. Ia tidak memerinci dalam paparan yang diberitakan detikFinance dasar perbandingan untuk angka kenaikan Rp 300 triliun tersebut.
Karena itu, angka pergeseran dan kenaikan belanja perlu dibaca sebagai dua hal berbeda. Pergeseran menunjukkan anggaran yang dipindahkan untuk menyesuaikan prioritas, sedangkan kenaikan belanja menggambarkan perubahan total kebutuhan. Penjelasan yang tersedia belum merinci pos mana saja yang dikurangi untuk menyediakan ruang bagi belanja baru, maupun pembagian dana tambahan di antara penanganan bencana dan subsidi.
Suahasil menyebut pemerintah menyesuaikan pendapatan seiring bertambahnya kebutuhan belanja. Defisit juga dinaikkan, tetapi pembiayaan tetap harus dijaga kredibel. Dengan demikian, pengelolaan APBN yang ia gambarkan tidak hanya menyangkut pemindahan dana, melainkan juga penyesuaian terhadap perkiraan penerimaan dan cara menutup selisih anggaran.
Ia merangkum pilihan pemerintah sebagai upaya menata belanja dan pendapatan agar pembiayaan kebutuhan tetap berjalan. Besaran hampir Rp 200 triliun itu menunjukkan skala penyesuaian yang dilakukan, tetapi rincian per program belum disampaikan dalam laporan tersebut. Informasi yang dipaparkan berfokus pada alasan perubahan dan angka agregat APBN.
Dalam paparan yang sama, Suahasil menyatakan belanja negara secara keseluruhan diperkirakan meningkat. Pemerintah masih perlu menyetel komposisi anggaran untuk menampung kebutuhan yang muncul, termasuk bencana dan dukungan energi, sambil menjaga pembiayaannya tetap dapat dipertanggungjawabkan.
About the Author
